Palestina Lebih Penting dari Isu Nuklir Iran

(by.Republika) Pemerintah Mesir menentang pandangan Israel yang menilai bahwa ambisi nuklir Iran harus menjadi masalah prioritas yang harus segera diselesaikan daripada proses perdamaian di Timur Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Juru Bicara Presiden Mesir, Suleiman Awwad.

Dalam beberapa waktu terakhir ini, Israel mencoba mencari dukungan opini dari negara-negara Arab bahwa program nuklir Iran merupakan bahaya bersama bagi negara-negara di kawasan. Mesir, kata Awwad, menolak hal ini karena akan mengabaikan penyelesaian proses damai.

''Terkait upaya agar Iran dinyatakan sebagai sesuatu yang berbahaya, prioritas Presiden Mubarak (Hosni Mubarak) adalah pada isu Palestina. Ini tetap akan menjadi isu prioritas dan mengabaikan sejumlah bahaya dan ancaman di Timur Tengah,'' kata Awwad di Kairo, Ahad (31/5).

Awwad menambahkan, pemerintah Mesir akan tetap pada sikapnya untuk terus mendorong terwujudnya solusi dua negara dalam penyelesaian konflik Palestina-Israel. Dengan demikian, ada negara Palestina merdeka yang hidup berdampingan secara damai dengan Israel.

Selain pemerintah Mesir, negara-negara Arab lainnya juga menolak pandangan Israel agar internasional mestinya menyelesaikan masalah nuklir Iran terlebih dahulu, karena tak hanya akan mengancam Israel tetapi juga negara-negara Arab yang ada di kawasan.

Negara-negara Arab juga khawatir, fokus pada isu Iran akan membuat komitmen Presiden AS, Barack Obama, terhadap solusi dua negara akan menyusut. Meski di sisi lain, negara-negara Arab yang Sunni juga memandang Iran dengan program nuklirnya sebagai potensi ancaman.

Selain itu, Mesir juga menolak usulan Amerika Serikat (AS) agar negara-negara Arab secara bertahap menormalisasi hubungan dengan Israel. Normalisasi ini akan memungkinkan pesawat-pesawat Israel secara bebas melintasi wilayah udara negara-negara Arab.

Usulan AS itu muncul dalam pembicaraan di Washington pekan lalu, antara Menlu Mesir, Ahmad Aboul Gheit dan Kepala Intelijen Mesir, Omar Suleiman dengan Menlu AS, Hillary Clinton dan sejumlah pejabat Deplu AS termasuk Penasihat Keamanan Nasional, James Jonas.

Dalam wawancara Gheit dengan harian Arab Saudi, Asharq Al Awsat, yang dikutip harian Haaretz, Senin (1/6), ia menyatakan pejabat AS bertanya kepadanya mengenai respons negara-negara Arab jika AS menekan Israel mencapai kesepakatan damai.

Gheit menyatakan, setelah perjanjian Oslo ditandatangani, sejumlah negara Arab mengizinkan perwakilan Israel dibuka di wilayah mereka.''Namun negara-negara Arab masih terus ingin melihat langkah nyata Israel sebelum bersikap lebih jauh,'' katanya.

Sikap negara-negara Arab, akan sangat bergantung pada sikap yang ditunjukkan oleh Israel sendiri.''Jika Israel memenuhi tuntutan internasional, negara-negara Arab secara bertahap bisa menormalisasi hubungan mereka dengan Israel,'' kata Gheit.

Gheit juga menolak tuntutan Israel agar Palestina mengakui Israel sebagai negara Yahudi. Ia menegaskan, pengakuan tersebut akan membahayakan warga Israel-Arab. Terutama jika Israel memiliki seorang menteri luar negeri yang memaksa warga Arab keluar Israel.

Mereka kemudian dibuang ke Palestina atau wilayah lainnya yang ada di luar Israel. ''Bisa saja nanti pada suatu hari Israel berkata bahwa jumlah warga Arab di Israel meningkat dan kami harus menguranginya untuk mempertahankan karakter Yahudi Israel,'' kata Gheit. - ap/fer/ahi